KATA PENGANTAR
Puji syukur
Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan banyak
nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan tugas kelompok ini
sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Makalah ini kami buat dalam rangka
memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut. Yang meliputi nilai
tugas kelompok, nilai individu, dan
nilai keaktifan.
Penyusunan makalah ini
tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Namun, hanya lebih
pendekatan pada studi banding atau membandingkan beberapa materi yang sama dari
berbagai referensi.
Kami sebagai penyusun
pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan. Begitu pula dalam penyusunan
makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf
atas segala kekurangannya.
Kami ucapkan terima
kasih kepada Ibu Sari Narulita, SE,M.SI. sebagai pengajar mata
kuliah Ekonomi Pembangunan yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.
Tidak lupa pula kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga
makalah ini selesai tepat pada waktunya.
Bandar Lampung, November 2016
Kelompok 9
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL ........................................................................... i
KATA
PENGANTAR ......................................................................... ii
DAFTAR
ISI ........................................................................................ iii
BAB
I PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang.................................................................................. 1
1.2 Rumusan
Masalah............................................................................. 1
1.3 Tujuan ............................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN
A.
Kependudukan.............................................................................. 3
1.
Variabel- Variabel
Kependudukan Indonesia............................. 5
2.
Karakteristik Kependudukan Indonesia..................................... . 6
B.
Ketenagakerjaan........................................................................... . 7
1.
Konsep dan Definisi………………………................................ 7
2.
ngkatan Kerja Indonesia........................................................... 9
3.
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja dan Pengangguran……… 10
C.
Pekerja
dan Tingkat Upah …….……......................................... 10
1.
Lapangan, Status dan Jenis Pekerjaan…………….………….... 10
2. Jam Kerja…………….…………................................................ 11
3. Tingkat Upah…………….………….......................................... 12
4. Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan…………. 12
BAB
III PEMBAHASAN
3.1 Kesimpulan........................................................................................ 15
3.2 Saran ................................................................................................. 15
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian.
Dalam literatur-literatur kuno pada umumnya penduduk dipandang sebagai
penghambat pembangunan. Keberadaanya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan
pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan.
Dinyatakan dengan kalimat yang lebih lugas:
jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan
masalah ketenagakerjaan. Dalam literatur-literatur modern, penduduk justru
dipandang sebagai pemacu pembangunan.
Berlangsungnya kegiatan produksi adalah
berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan.
Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada
gilirannya, peningkatan lonsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif
berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi, perkembangan
ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.
B. RUMUSAN
MASALAH
1.
Apa yang dimaksut dengan kependudukan?
2.
Apa saja variabl- variabl kependudukan
indonesia?
3.
Bagaimana karakteristik kependudukan
indonesia?
4.
Apa yang dimaksut dengan ketenagakerjaan dan
konsepnya?
5.
Bagaimana angkatan kerja yang ada di
Indonesia?
6.
Bagaimana pekerjaan dan tingkat upan?
7.
Apa saja kebijaksanaan yang di ambil dalam
kependudukan dan ketenagakerjaan?
C. TUJUAN
1.
Mengetahui yang dimaksut dengan kependudukan.
2.
Mengetahui variabl- variabl kependudukan
Indonesia.
3.
Mengerti karakteristik kependudukan Indonesia.
4.
Mengetahui yang dimaksut dengan
ketenagakerjaan dan konsep- konsepnya.
5.
Mengetahui angkatan kerja yang ada di
Indonesia.
6.
Memahami tentang ketenagakerjaan, pekerjaan
dan tingkat upah
7.
Mengetahui kebijaksanaan kependudukan dan
ketenagakerjaan
BAB II
PEMBAHASAN
A.
KEPENDUDUKAN
Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan
kelahiran(natalitas),kematian(mortalitas),serta perpindahan(migrasi) yang
mempengaruhi keadaan sosial ekonomi maupun politik suatu negara.singkatnya
kependudukan adalah segala hal terkait penduduk.Indonesia sendiri menduduki
peringkat ke 4 negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia tercatat
sebanyak 248,8 juta jiwa setelah RRC yang menduduki peringkat pertama dengan
jumlah penduduk mencapai 1384,7 juta jiwa ,India sebagai peringkat kedua dengan
jumlah penduduknya 1255,7 juta jiwa dan juga Amerika Serikat di urutan ketiga
dengan angka jumlah penduduk mencapai 320,6 juta jiwa di tahun 2013.Data
tersebut diambil dari website resmi Badan
Pusat Statistik(BPS) .
Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak menjadikan Indonesia
dikelilingi oleh masalah-masalah yang dalam pemecahannya memiliki banyak
kendala dan kesulitan.Kesulitan-kesulitan ini kebanyakan disebabkan oleh
terbatasnya budget serta kesadaran dari masyarakat yang masih tergolong rendah.Hal ini
tentu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pembangunan yang
tengah berlangsung di negara kita ini.
Tidak bisa di pungkiri bahwa penduduk adalah subjek terpenting dari
pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara,mulai dari sektor
ekonomi,sosial,budaya,hingga ke sektor politik.Namun melihat dari Indeks Pembangunan
Manusia Indonesia yang masih tergolong rendah maka kita dapat beranggapan bahwa
kualitas manusia Indonesia masih sangat rendah.Diperparah lagi dengan bengkaknya
jumlah penduduk di Indonesia serta pertumbuhan penduduknya yang tergolong
sangat cepat sehingga membuat masalah-masalah ini semakin sulit tertangani.
Beberapa masalah yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk Indonesia
serta Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat :
1. Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata
Persebaran penduduk yang tidak merata yang
menyebabkan terpusatnya kepadatan penduduk di suatu daerah serta terpusatnya
kegiatan ekonomi politik negara di beberapa daerah saja yang menyebabkan ekonomi
serta politik daerah lain di luar daerah pusat mengalami perkembangan
yang lamban atau bahkan tidak berkembang sama sekali.Hal ini menimbulkan adanya anggapan
penggolongan daerah yaitu daerah maju dan daerah tertinggal.
2. Pengangguran
Pengangguran di Indonesia bukanlah hal baru
yang patut diherankan,di mana-mana telah ditampakan bagaimana gambaran
pengangguran di Indonesia.Pengangguran ini diakibatkan banyaknya angkatan kerja
di Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan
sehingga banyak sekali tenaga kerja yang tidak terserap.pengangguran inilh yang
menjadi akar dari masalah-masalah lainya yang lebih kompleks yang meradangi
Indonesia.
Indonesia hingga saat ini belum bisa lepas
dari penyakit yang bernama kemiskinan.hingga detik ini sebagian besar penduduk
Indonesia masih hidup dibawah garis kemikinan dimana mereka bahkan tidak bisa
untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.Kemiskinan ini menjadi momok yang
tidak juga dapat teratasi oleh sekian banyaknya pemerintahan yang berkuasa di
Indonesia.
4. Kriminalitas
Kriminalits atau tindak kejahatan ini
ditimbulkan mayoritas oleh tekanan kejiwaan serta tuntutan kebutuhan yang tidak
terpenuhi sementara untuk mencari pekerjaan disaat ini seperti yang kita tahu
sangatlah sulit sedangkan keutuhan pokok tidak pernah bisa ditunda apalagi
dikompromi pemenuhannya,sehingga bagi mereka yang hanya berfikir sesaat dengan
mencari jalan pintas kebanyakan melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas.
5. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Indonesia dapat dinilai melalui rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.Hal ini
disebabkan oleh banyak faktor,mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam
hal ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Mereka tidak sadar di jaman globalisasi
seperti saat ini betapa pendidikan adalah hal wajib yang sangat diperhitungkan
dalam segala hal,rendahnya rasa tanggung jawab anak terhadap pentingnya
pendidikan bagi masa depan mereka, ketidakmauan mereka dalam bersekolah ridak
hanya disebabkan oleh rasa malas yang banyak dimiliki oleh anak tersebut, tapi
ada pula anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung sehingga mereka
lebih memilih untuk membantu ekonomi keluarganya daripada bersekolah mengingat
keadaan keluarga yang tidak mampu tersebut.Maka mereka tidak bisa disalahkan,disinilah
peran pemerintah sebagai pengayom untuk memayungi mereka agar mereka bisa tetap
bersekolah tanpa harus memikirkan apa yang besok bisa mereka makan.
Pemerintah dalam hal ini telah berupaya
seperti memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang dirasa kurang mampu agar
mereka dapat terus bersekolah.
Akibat dari kemiskinan yang menaungi sebagian
masyarakat Indonesia,terutama bagi mereka yang melakukan urbanisasi ke
kota-kota besar dan hanya bermodalkan nekad tanpa disertai dengan keterampilan
dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaaan dan juga tidak memiliki saudara
sehingga mereka tidak memiliki hunian dan tempat tinggal maka mereka mendirikan
gubuk-gubuk dan pemukiman kumuh ditempat-tempat seperti kolong
jembatan,kemudian bantaran sungai sehingga menyebabkan terganggunya keindahan
dan kenyamanan kota.
Kemiskinan yang terjadi mayoritas menjadi
sebab utama rendahnya tingkt kesehatan penduduk di Indonesia.Masalah yang
hingga saat ini belum dapat dituntaskan adalah permasalahan gizi buruk di
Indonesia dimana setiap tahunnya pasti ada laporan tentang gizi buruk dan
busung lapar di Indonesia.
1. Variabel- Variabel Kependudukan Indonesia
Menurut catatan, penaksiran
yang pertama kali tentang jumlah penduduk di Indonesia dilakukan pada tahun
1815. Itupun hanya sebatas pulau jawa, yang kala itu ditaksir berjumlah 4,5
juta jiwa. Pada pertengahan tahun 1993 jumlah penduduk indonesia ditaksir sudah
mencapai angka sekitar 187 juta jiwa ( World Development Report, 1995). Dengan
jumlah ini indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbesar
didunia sesudah RRC, Cina, India dan Amerika Serikat.
Untuk jaman globalisasi
seperti sekarang, dimana migrasi internasional semakin sangat mudah
berlangsung, gagasan tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi
tidak relevan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak
terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan
variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang
bersangkutan.
Variabel-variabel lain itu
misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan
karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan
pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia bukan saja memiliki penduduk
dalam jumlah besar. Akan tetapi juga menghadapi masalah sebran yang tidak merata
dan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi.
Dalam perspektif spasial,
sebagian besar penduduk tinggal didaerah pedesaan. Dalam perspektif regional,
mayoritas penduduk bermukim di pulau Jawa. Ketidakmerataan jumlah penduduk
menyebabkan masalah urbanisasi. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi
penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Mengatasi persoalan
itu, sudah sejak lama transmigrasi menjadi salah satu program penting.
Kebijaksanaan mengenai hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dalam
program-program pembangunan.
2. Karakteristik Kependudukan Indonesia
Sampai
dengan akhir repelita VI komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin
diperkirakan tidak akan berubah, penduduk perempuan masih tetap lebih banyak
daripada laki-laki. Angka rata-rata harapan hidup meningkat dari 62,7 tahun
pada akhir Pelita yang lalu menjadi 64,6 tahun pada akhir pelita VI yang akan
datang.
Pola
ketimpangan pendidikan secara spasial tetap sama untuk jenjang yang lebih
tinggi, keadaan daerah perdesaan selalu lebih memprihatinkan. Mayoritas
penduduk kita hanya berpendidikan sekolah dasar. Proporsinya 36,77%, 30,09%,
dan 34,60% masing-masing untuk daerah perdesaan, daerah perkotaan dan seluruh Indonesia
sebagai suatu kesatuan.
B. KETENAGAKERJAAN
1. Konsep
dan Definisi
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berkaitan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri,tenaga
kerjanya,upah ,kemudian hingga masalah yang ada pada sektor tersebut.
Dibawah ini adalah beberapa masalah yang
terkait dengan ketenagakerjaan :
1) Pengangguran
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian
kependudukan diatas bahwa pengangguran merupakan masalah yang sangatlah
kompleks yang dimana keberadaannya menimbulkan berbagai masalah lain sehingga
sulit untuk dipecahkan.Kemudian lagi hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa
setiap tahun pertambahan penduduk di Indonesia sangatlah cepat sehingga
berpengaruh pula pada pertambahan angkatan kerja.Sedangkan seperti yang kita
tahu hingga saat ini pertambahan lowongan pekerjaan masih sangat sedikit.
Upah minimun adalah upah terkecil yang boleh
diberikan kepada pekerja sesuai standar oleh suatu peusahaan atau suatu badan usaha.Upah minimun
pekerja adalah suatu hal yang seringkali diperdebatkan karena banyak pekerja
menuntut kenaikan upah sementara biaya operasional perusahaan juga semakin meningkat.Maka diperlukan
kebijakan pemerintah yang seadil-adilnya agar baik pihak pekerja maupun pihak
perusahaan sama-sama diuntungkan.
3) Minimnya Lapangan Pekerjaan
Semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja
setiap tahunnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga
jumlah angkatan kerja yang sebegitu besar hanya terserap sedikit oleh perusahan
sementara sebagian yang lain akhirnya menjadi pengangguran
Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah
demi mengatasi masalah diatas mulai dari program KB,sosialisasi tunda nikah dini hingga transmigrasi untuk permasalahan
kependudukan yang hingga saat ini belum cukup terlihat hasilnya.Kemudian lagi
pembentukan dan pembuatan UU yang mengatur ketenagakerjaan hingga menciptakan
lowongan pekerjaan.
Pemerintah harus menanggapi dan menyelesaikan
masalah-masalah diatas dengan bijak agar pada akhirnya pertumbuhan serta
pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik,demi tercapainya
kesejahteraan serta tujuan nasional.
Bentuk
masalah ketenagakerjaan yang
sering dihadapi oleh pemerintah:
·
Tingkat Pengangguran yang Tinggi
·
Meningkatnya Angkatan Kerja
·
Mutu Tenaga Kerja yang Rendah
·
Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata
Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam
bentuk kebijakan-kebijakan.
·
Meningkatkan mutu tenaga kerja
·
Memperluas kesempatan kerja dengan :
·
Mendirikan industri atau pabrik yang bersifat
padat karya.
·
Mendorong usaha-usaha kecil menengah.
·
Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan.
·
Meningkatkan investasi (penanaman modal)
asing.
·
Memperluas pemerataan lapangan kerja
·
Memperbaiki sistem pengupahan
Untuk
keperluan analisis ketenagakerjaan, penduduk suatu Negara dipilah-pilah dalam
berbagai kelompok. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu
pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan
pendekatan pemanfaatan tenaga kerja.
Pemilihan
penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja.
a. Tenaga
Kerja-Manpower, berusia > 10 tahun.
1) Angkatan
kerja (Labour Force) yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam
usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang
tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan Kerja dibagi menjadi dua
yaitu :
·
Pekerja yaitu orang-orang
yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau disurvai) memang sedang
bekerja , serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu
kebetulan sedang tidak bekerja.
·
Penganggur yaitu orang yang
tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau
sedang) mencari pekerjaan.
2) Bukan
angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia
kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari
pekerjaan. Bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga yaitu :
·
Penduduk dalam usia kerja yang sedang
bersekolah
·
Mengurus rumah tangga
·
Penerima pendapatan lain
b. Bukan
Tenaga Kerja, < 10 tahun
Pemilahan
penduduk berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja
1. Bekerja
Penuh yaitu tenaga kerja yang bersangkutan termanfaatkan
secara cukup atau optimal.
2. Setengah
menganggur yaitu bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan
diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, atau penghasilan yang
diperoleh. Setengah menganggur dibagi menjadi dua yaitu :
·
Setengah menganggur yang kentara (visible
underemployment) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar
keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
·
Setengah menganggur yang tidak kentara
(invisible underemployment) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (full
time) tetapi pekerjannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya
terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk
mengembangkan seluruh keahliannya.
2. Angkatan
Kerja Indonesia
Pada
tahun 1993 jumlah tenaga kerja Indonesia tercatat sebanyak 143,8 juta orang.
Proporsi tenaga kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja hanyalah sekitar
55-60 persen. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada
pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan. Pada tahun 1994 jumlah
angkatan kerja yang tercatat sebanyak 85,5 juta orang. Proporsi angkatan
kerja terhadap jumlah seluruh penduduk berkisar 40-45 persen dari tahun ke
tahun. Jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah
penduduk, bahkan juga dibandingkan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan
oleh struktur penduduk kita menurut komposisi umur hingga saat ini masih
didominasi penduduk berusia muda.
Angkatan
kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi
perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Penciptaan
lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam
pembangunan ekonomi di tanah air. Kualitas tenaga kerja Indonesia
sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas
pekerja yang ada masih relative rendah.
3. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
Dari
data-data ketenagakerjaan data diketahui dan dihitung berbagai konsep yang
berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran.
Konsep-konsep dimaksud adalah tingkat paertisipasi angkatan kerja (TPAK),
tingkat pengerjaan, dan tingkat pengangguran. Angka-angka semacam ini
berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja.
TPAK = JUMLAH ANGKATAN KERJA X
100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGERJAAN= JUMLAH PEKERJA X 100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGANGGURAN = JUMLAH PENGANGGUR X 100%
JUMLAH ANGKATAN KERJA
TINGKAT PENGERJAAN + TINGKAT PENGANGGURAN = 1
Dalam perbandingan seksual
atau antarjenis kelamin, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan
TPAK perempuan. Perbandingan angkanya untuk tahun 1994 adalah 72,3
banding 43,4. Ini mencerminkan peluang tenaga kerja perempuan untuk
terlibat dipasar tenaga kerja masih rendah.
Jika dengan perbandingan
spasial atau daerah, TPAK di daerah pedesaan justru lebih tinggi dibandingkan
di daerah perkotaan.
C. PEKERJA
DAN TINGKAT UPAH
1. Lapangan,
Status dan Jenis Pekerjaan
Lapangan
pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sampai tahun
1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber
nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan
ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya.
Menurut
hasil survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1994, proporsi pekerja
perempuan yang bekerja di sektor pertanian di daerah pedesaan tidak berbeda
jauh dengan pekerja laki-laki, sebaliknya di daerah perkotaan pekerjaan bertani
lebih banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki.
Sektor
perdagangan dan sektor industri, baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi
oleh pekerja perempuan. Di lain pihak, sektor bangunan dan sektor komunikasi,
baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi oleh pekerja laki-laki. Ditinjau
menurut status dari pekerjaan utama yang dilakukan, hampir sepertiga angkatan
kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai.
Disamping
menurut sektor dan status pekerjaan, para pekerja dapat pula
dipilah-pilah menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemampuan tenaga kerja
Indonesia untuk menjalankan fungsi kepemimpinandan keetatalaksaan masih rendah.
Peran kaum wanita Indonesia di pasar kerja rasanya cukup berarti. Tenaga=tenaga
profesional, teknisi, dan sejenisnya justru lebih dominan diperankan oleh
pekerja perempuan.
2. Jam
Kerja
Menilai
seseorang bekerja ataukah menganggur semata-mata berdasarkan apakah ia mempunyai
pekerjaan atau tidak, sesungguhnya kurang memadai. Pendekatan semacam itu
mengabaikan kadar pemanfaatan tenaga yang bersangkutan. Seseorang bisa saja
tergolong tidak menganggur karena ia bekerja atau mempunyai pekerjaan. Akan
tetapi jika dalam bekerja itu tenaganya tidak termanfaatkan secara optimal,
berarti ia bekerja tidak dalam kapasitas penuh, maka sesungguhnya ia setengah
menganggur atau menganggur secara terselubung. Oleh karena itu, jam kerja yang
dicurahkan perlu turut untuk dipertimbangkan.
Seseoerang
dikatakan bekerja penuh (fully employed) apabila jumlah jam kerjanya
telah mencapai setidak-tidaknya 35 jam kerja dalam seminggu. Kriteria ini
menuruti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut. Berlandaskan kriteria
ini, maka dari seluruh pekerja yang ada (79.200.542 orang) hanya 58,46% saja
yang bekerja penuh. Pekerja-pekerja yang bekerja tidak penuh ini
kebanyakan adalah pekerja perempuan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Di
daerah pedesaan jumlah jam kerja yang paling banyak dijalani para pekerja
adalah antara 35 hingga 45 jam per minggu. Sedangkan di daerah perkotaan jumlah
jam kerja terbanyak yang dijalani adalh antara 45 hingga 59 jam per minggu.
3. Tingkat
Upah
Upah
tertinggi bagi pekerja yang berstatus karyawan atau buruh adalah di sektor
pertambangan. Tingkst upah para pekerja di Indonesia, khususnya pekerja
rendahan atau buruh kasar sangat rendah. Hal itu bisa diukur dengan
membandingkannya terhadap kebutuhan fisik minimum.
Variasi
tingkat upah tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara sektoral. Akan
tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis
kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir
di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi
daripada pekerja perempuan. Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin di
sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah
buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan
upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah.
D. KEBIJAKSANAAN
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Secara
konseptual pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama memberikan
signal terhadap arah pengembangan sumber daya manusia. Pergeseran struktur
ekonomi ini akan berpengaruh terhadap pergeseran stuktur tenaga kerja.
Pada
saat perekonomian suatu negara based on pertanian maka
pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pemenuhan tenaga kerja yang
dibutuhkan sektor tersebut. Pada saat ini permintaan tenaga kerja didominasi
oleh sektor tradisional dan perencanaan ekonomi juga diarahkan pada penciptaan
sektor-sektor industri yang diharapkan mampu untuk menyerap hasil-hasil
produksi pertanian. Yang pada gilirannya kekuatan sektor industri yang
didukung oleh kemapanan sektor pertanian akan mampu menciptakan kestabilan
ekonomi suatu negara.
Berbagai
kebijaksanaan telah, sedang, dan akan ditempuh oleh pemerintah dalam upaya
mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam Repelita VI,
pembangunan kependudukan dalam PJPII diarahkan pada peningkatan kualitas
penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dengan peningkatan kualitas
penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan
manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran
pembangunan.
Sedangkan
di bidang ketenagakerjaan, penciptaan dan perluasan tenaga kerja terus
diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan industri, pertanian, dan
jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Dalam
rangka peningkatan kualitas penduduk, secara konkret diharapkan pada akhir PJP
II kelak angka sasaran-sasaran berikut dapat tercapai :
·
Angka harapan hidup : 70,6 tahun
·
Pertumbuhan penduduk : 0,88 persen
·
Angka kelahiran kasar : 16,1 per seribu
penduduk
·
Angka pertumbuhan kasar : 7.4 per seribu
penduduk
·
Pertumbuhan alamiah : 8,8 per seribu penduduk
·
Angka kematian bayi : 26 per seribu penduduk
Untuk mencapai
sasaran-sasaran yang dicanangkan di atas, ditempuh berbagai kebijaksanaan dan
program-program berikut:
1. Peningkatan
kualitas penduduk, melalui program perluasan pendidikan dan perbaikan mutu
pendidikan.
2. Pengendalian
pertumbuhan dan kualitas penduduk, melalui program keluarga berencana,
perbaikan layanan kesehatan dasar.
3. Pengarahan
persebaran dan mobilitas penduduk, melalui program transmigrasi, pemerataan
pembangunan antar wilayah.
4. Penyempurnaan
sistem informasi kependudukan, melalui program pengembangan administrasi, dan
penataan statistik kependudukan.
5. Pendayagunaan
dan kesejahteraan penduduk usia lanjut.
Sebagai langkah awal bagi
sasaran jangka panjang tersebut, dalam Repelita VI Pemerintah menganggarkan
dana sebesar Rp12,89 miliar untuk program kependudukan dan Rp1,73 triliun untuk
program keluarga berencana.
Dibidang ketenagakerjaan,
sasaran pokok pembangunannya dalam PJP II meliputi terciptanya lapangan kerja
baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan
angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja; mengurangi setengah pengangguran;
mengurangi kesenjangan produktivitas antar sektor; serta meningkatkan
pemerataan kesempatan kerja antar wilayah. Secara konkret dalam PJP II kelak
diharapkan dapat diciptakan 68,6 juta tambahan kesempatan kerja untuk melayani
sekitar 69 juta orang tambahan angkatan kerja baru.
Secara lebih rinci sasaran
konkret bidang ketenagakerjaan dalam PJP II adalah sebagai berikut:
·
Tambahan angkatan
kerja
: 69.089.400 orang
·
Tambahan kesempatan
kerja
: 68.647.500 orang
menurut status
·
Berusaha sendiri : 1925.800
·
Berusaha dengan keluarga : 545.300
·
Berusaha dengan buruh tetap : 4.199.000
·
Buruh/karyawan : 63.645.300
·
Pekerja keluarga : -1.486.900
Kebijaksanaan yang ditempuh
serta program-program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran di atas
meliputi:
1. Pembinaan
dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas. Program-programnya
mencakup pengembangan produktivitas dan pembinaan lembaga produktivitas.
2. Pendayagunaan
dan penyebaran tenaga kerja.
Program-programnya antara lain perencanaan
tenaga kerja; sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu, penciptaan
tenaga kerja mandiri dan professional, pemerataan kesempatan kerja antar
daerah, pengindonesiaan tenaga kerja asing, peningkatan ekspor jasa tenaga
kerja, dan pemasyarakatan teknologi padat karya dalam upaya mendayagunakan
tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur.
1. Pelatihan
dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, melalui program kemitraan pelatihan,
pemagangan;serta perbaikan metode dan sistem informasi pelatihan.
2. Pembinaan
hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
Guna mencapai sasaran-sasaran jangka panjang
di atas, dalam Repelita VI ini Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,073
triliun ntuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Variabel-variabel
dalam kependudukan Indonesia misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan
pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat
pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi
dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan
berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja.
Sedangkan
lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian.
Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian
sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati
kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di
urutan berikutnya.
Dalam
hal tingkat upah, variasi tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara
sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air,
serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri
pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah
lebih tinggi daripada pekerja perempuan.
Perbedaan
tingkat upah antar jenis kelamin di sektor industri pengolahan berlaku
umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang.
Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap
upah rata-rata terendah.
B.
Saran
Dalam
menghadapi permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan yang terjadi di
Indonesia sebaiknya bukan hanya pemerintah yang ikut serta dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi tetapi masyarakat ikut membantu pemerintah dalam
menjalankan program- program pemerintah dalam mengupayakan terjadinya jumlah
penduduk yang semakin meningkat dan rendahnya lapangan pekerjaan yang
menimbulkan terjadinya ketidak merataan penduduk dan banyaknya pengangguran
yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
Dumari.
1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta.
Wirakartakusumah,M.
Djuhari.1999. Bayang- Bayang Ekonomi Klasik. Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
No comments:
Post a Comment