Thursday, December 1, 2016

Makalah Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan tugas kelompok ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut. Yang meliputi nilai tugas kelompok, nilai individu, dan nilai keaktifan.

Penyusunan makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Namun, hanya lebih pendekatan pada studi banding atau membandingkan beberapa materi yang sama dari berbagai referensi.

Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan. Begitu pula dalam penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Narulita, SE,M.SI. sebagai pengajar mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini. Tidak lupa pula kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga makalah ini selesai tepat pada waktunya.


Bandar Lampung,  November  2016  



     Kelompok 9







DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................        i
KATA PENGANTAR .........................................................................        ii
DAFTAR ISI ........................................................................................        iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang..................................................................................        1
1.2  Rumusan Masalah.............................................................................        1
1.3  Tujuan ...............................................................................................        1

BAB II  PEMBAHASAN
A.    Kependudukan..............................................................................        3
1.      Variabel- Variabel Kependudukan Indonesia.............................        5
2.      Karakteristik Kependudukan Indonesia..................................... .      6
B.     Ketenagakerjaan........................................................................... .      7
1.      Konsep dan Definisi………………………................................        7
2.      ngkatan Kerja Indonesia...........................................................        9
3.      Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran………        10
C.     Pekerja dan Tingkat Upah …….…….........................................        10
1.      Lapangan, Status dan Jenis Pekerjaan…………….…………....        10
2.      Jam Kerja…………….…………................................................        11
3.      Tingkat Upah…………….…………..........................................        12
4.      Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan………….        12
BAB III  PEMBAHASAN
3.1  Kesimpulan........................................................................................        15
3.2  Saran .................................................................................................        15

DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG
Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur-literatur kuno pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaanya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan.
Dinyatakan dengan kalimat yang lebih lugas: jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Dalam literatur-literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan.
Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan lonsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi, perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apa yang dimaksut dengan kependudukan?
2.      Apa saja variabl- variabl kependudukan indonesia?
3.      Bagaimana karakteristik kependudukan indonesia?
4.      Apa yang dimaksut dengan ketenagakerjaan dan konsepnya?
5.      Bagaimana angkatan kerja yang ada di Indonesia?
6.      Bagaimana pekerjaan dan tingkat upan?
7.      Apa saja kebijaksanaan yang di ambil dalam kependudukan dan ketenagakerjaan?

C.    TUJUAN
1.      Mengetahui yang dimaksut dengan kependudukan.
2.      Mengetahui variabl- variabl kependudukan Indonesia.
3.      Mengerti karakteristik kependudukan Indonesia.
4.      Mengetahui yang dimaksut dengan ketenagakerjaan dan konsep- konsepnya.
5.      Mengetahui angkatan kerja yang ada di Indonesia.
6.      Memahami tentang ketenagakerjaan, pekerjaan dan tingkat upah
7.      Mengetahui kebijaksanaan kependudukan dan ketenagakerjaan





























BAB II
PEMBAHASAN


A.    KEPENDUDUKAN
Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran(natalitas),kematian(mortalitas),serta perpindahan(migrasi) yang mempengaruhi keadaan sosial ekonomi maupun politik suatu negara.singkatnya kependudukan adalah segala hal terkait penduduk.Indonesia sendiri menduduki peringkat ke 4 negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia tercatat sebanyak 248,8 juta jiwa setelah RRC yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk mencapai 1384,7 juta jiwa ,India sebagai peringkat kedua dengan jumlah penduduknya 1255,7 juta jiwa dan juga Amerika Serikat di urutan ketiga dengan angka jumlah penduduk mencapai 320,6 juta jiwa di tahun 2013.Data tersebut diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik(BPS) .
Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak menjadikan Indonesia dikelilingi oleh masalah-masalah yang dalam pemecahannya memiliki banyak kendala dan kesulitan.Kesulitan-kesulitan ini kebanyakan disebabkan oleh terbatasnya budget serta kesadaran dari masyarakat yang masih tergolong rendah.Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pembangunan yang tengah berlangsung di negara kita ini.
Tidak bisa di pungkiri bahwa penduduk adalah subjek terpenting dari pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara,mulai dari sektor ekonomi,sosial,budaya,hingga ke sektor politik.Namun melihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih tergolong rendah maka kita dapat beranggapan bahwa kualitas manusia Indonesia masih sangat rendah.Diperparah lagi dengan bengkaknya jumlah penduduk di Indonesia serta pertumbuhan penduduknya yang tergolong sangat cepat sehingga membuat masalah-masalah ini semakin sulit tertangani.
Beberapa masalah yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk Indonesia serta Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat :
1.      Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata
Persebaran penduduk yang tidak merata yang menyebabkan terpusatnya kepadatan penduduk di suatu daerah serta terpusatnya kegiatan ekonomi politik negara di beberapa daerah saja yang menyebabkan ekonomi serta politik daerah lain di luar  daerah pusat mengalami perkembangan yang lamban atau bahkan tidak berkembang sama sekali.Hal ini menimbulkan adanya anggapan penggolongan daerah yaitu daerah maju dan daerah tertinggal.
2.      Pengangguran
Pengangguran di Indonesia bukanlah hal baru yang patut diherankan,di mana-mana telah ditampakan bagaimana gambaran pengangguran di Indonesia.Pengangguran ini diakibatkan banyaknya angkatan kerja di Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga banyak sekali tenaga kerja yang tidak terserap.pengangguran inilh yang menjadi akar dari masalah-masalah lainya yang lebih kompleks yang meradangi Indonesia.
3.      Kemiskinan
Indonesia hingga saat ini belum bisa lepas dari penyakit yang bernama kemiskinan.hingga detik ini sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemikinan dimana mereka bahkan tidak bisa untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.Kemiskinan ini menjadi momok yang tidak juga dapat teratasi oleh sekian banyaknya pemerintahan yang berkuasa di Indonesia.
4.      Kriminalitas
Kriminalits atau tindak kejahatan ini ditimbulkan mayoritas oleh tekanan kejiwaan serta tuntutan kebutuhan yang tidak terpenuhi sementara untuk mencari pekerjaan disaat ini seperti yang kita tahu sangatlah sulit sedangkan keutuhan pokok tidak pernah bisa ditunda apalagi dikompromi pemenuhannya,sehingga bagi mereka yang hanya berfikir sesaat dengan mencari jalan pintas kebanyakan melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas.
5.      Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dapat dinilai melalui rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Mereka tidak sadar di jaman globalisasi seperti saat ini betapa pendidikan adalah hal wajib yang sangat diperhitungkan dalam segala hal,rendahnya rasa tanggung jawab anak terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka, ketidakmauan mereka dalam bersekolah ridak hanya disebabkan oleh rasa malas yang banyak dimiliki oleh anak tersebut, tapi ada pula anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung sehingga mereka lebih memilih untuk membantu ekonomi keluarganya daripada bersekolah mengingat keadaan keluarga yang tidak mampu tersebut.Maka mereka tidak bisa disalahkan,disinilah peran pemerintah sebagai pengayom untuk memayungi mereka agar mereka bisa tetap bersekolah tanpa harus memikirkan apa yang besok bisa mereka makan.
Pemerintah dalam hal ini telah berupaya seperti memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang dirasa kurang mampu agar mereka dapat terus bersekolah.
6.      Pemukiman kumuh
Akibat dari kemiskinan yang menaungi sebagian masyarakat Indonesia,terutama bagi mereka yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar dan hanya bermodalkan nekad tanpa disertai dengan keterampilan dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaaan dan juga tidak memiliki saudara sehingga mereka tidak memiliki hunian dan tempat tinggal maka mereka mendirikan gubuk-gubuk dan pemukiman kumuh ditempat-tempat seperti kolong jembatan,kemudian bantaran sungai sehingga menyebabkan terganggunya keindahan dan kenyamanan kota.
Kemiskinan yang terjadi mayoritas menjadi sebab utama rendahnya tingkt kesehatan penduduk di Indonesia.Masalah yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan adalah permasalahan gizi buruk di Indonesia dimana setiap tahunnya pasti ada laporan tentang gizi buruk dan busung lapar di Indonesia.

1.      Variabel- Variabel Kependudukan Indonesia
Menurut catatan, penaksiran yang pertama kali tentang jumlah penduduk di Indonesia dilakukan pada tahun 1815. Itupun hanya sebatas pulau jawa, yang kala itu ditaksir berjumlah 4,5 juta jiwa. Pada pertengahan tahun 1993 jumlah penduduk indonesia ditaksir sudah mencapai angka sekitar 187 juta jiwa ( World Development Report, 1995). Dengan jumlah ini indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbesar didunia sesudah RRC, Cina, India dan Amerika Serikat.
Untuk jaman globalisasi seperti sekarang, dimana migrasi internasional semakin sangat mudah berlangsung, gagasan tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi tidak relevan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan.
Variabel-variabel lain itu misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia bukan saja memiliki penduduk dalam jumlah besar. Akan tetapi juga menghadapi masalah sebran yang tidak merata dan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi.
Dalam perspektif spasial, sebagian besar penduduk tinggal didaerah pedesaan. Dalam perspektif regional, mayoritas penduduk bermukim di pulau Jawa. Ketidakmerataan jumlah penduduk menyebabkan masalah urbanisasi. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Mengatasi persoalan itu, sudah sejak lama transmigrasi menjadi salah satu program penting. Kebijaksanaan mengenai hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dalam program-program pembangunan.

2.      Karakteristik Kependudukan Indonesia
Sampai dengan akhir repelita VI komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin diperkirakan tidak akan berubah, penduduk perempuan masih tetap lebih banyak daripada laki-laki. Angka rata-rata harapan hidup meningkat dari 62,7 tahun pada akhir Pelita yang lalu menjadi 64,6 tahun pada akhir pelita VI yang akan datang.
Pola ketimpangan pendidikan secara spasial tetap sama untuk jenjang yang lebih tinggi, keadaan daerah perdesaan selalu lebih memprihatinkan. Mayoritas penduduk kita hanya berpendidikan sekolah dasar. Proporsinya 36,77%, 30,09%, dan 34,60% masing-masing untuk daerah perdesaan, daerah perkotaan dan seluruh Indonesia sebagai suatu kesatuan.

B.     KETENAGAKERJAAN
1.      Konsep dan Definisi
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri,tenaga kerjanya,upah ,kemudian hingga masalah yang ada pada sektor tersebut.
Dibawah ini adalah beberapa masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan :
1)      Pengangguran
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kependudukan diatas bahwa pengangguran merupakan masalah yang sangatlah kompleks yang dimana keberadaannya menimbulkan berbagai masalah lain sehingga sulit untuk dipecahkan.Kemudian lagi hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa setiap tahun pertambahan penduduk di Indonesia sangatlah cepat sehingga berpengaruh pula pada pertambahan angkatan kerja.Sedangkan seperti yang kita tahu hingga saat ini pertambahan lowongan pekerjaan masih sangat sedikit.
2)      Upah Minimum
Upah minimun adalah upah terkecil yang boleh diberikan kepada pekerja sesuai standar oleh suatu peusahaan atau suatu badan usaha.Upah minimun pekerja adalah suatu hal yang seringkali diperdebatkan karena banyak pekerja menuntut kenaikan upah sementara biaya operasional perusahaan juga semakin meningkat.Maka diperlukan kebijakan pemerintah yang seadil-adilnya agar baik pihak pekerja maupun pihak perusahaan sama-sama diuntungkan.
3)      Minimnya Lapangan Pekerjaan
Semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga jumlah angkatan kerja yang sebegitu besar hanya terserap sedikit oleh perusahan sementara sebagian yang lain akhirnya menjadi pengangguran
Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah demi mengatasi masalah diatas mulai dari program KB,sosialisasi tunda nikah dini hingga transmigrasi untuk permasalahan kependudukan yang hingga saat ini belum cukup terlihat hasilnya.Kemudian lagi pembentukan dan pembuatan UU yang mengatur ketenagakerjaan hingga menciptakan lowongan pekerjaan.
Pemerintah harus menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah diatas dengan bijak agar pada akhirnya pertumbuhan serta pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik,demi tercapainya kesejahteraan serta tujuan nasional.
Bentuk masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh pemerintah:
·         Tingkat Pengangguran yang Tinggi
·         Meningkatnya Angkatan Kerja
·         Mutu Tenaga Kerja yang Rendah
·         Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata
Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
·         Meningkatkan mutu tenaga kerja
·         Memperluas kesempatan kerja dengan :
·         Mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya.
·         Mendorong usaha-usaha kecil menengah.
·         Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan.
·         Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing.
·         Memperluas pemerataan lapangan kerja
·         Memperbaiki sistem pengupahan
Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, penduduk suatu Negara dipilah-pilah dalam berbagai kelompok.  Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja.
Pemilihan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja.
a.       Tenaga Kerja-Manpower, berusia > 10 tahun.
1)      Angkatan kerja (Labour Force) yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan Kerja dibagi menjadi dua yaitu :
·         Pekerja yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau disurvai) memang sedang bekerja , serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja.
·         Penganggur yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
2)      Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga yaitu :
·         Penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah
·         Mengurus rumah tangga
·         Penerima pendapatan lain
b.      Bukan Tenaga Kerja, < 10 tahun
Pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja
1.      Bekerja Penuh yaitu tenaga kerja yang bersangkutan termanfaatkan secara cukup atau optimal.
2.      Setengah menganggur yaitu bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, atau penghasilan yang diperoleh. Setengah menganggur dibagi menjadi dua yaitu :
·         Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
·         Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.
2.      Angkatan Kerja Indonesia
Pada tahun 1993 jumlah tenaga kerja Indonesia tercatat sebanyak 143,8 juta orang.  Proporsi tenaga kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja hanyalah sekitar 55-60 persen.  Pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan.  Pada tahun 1994 jumlah angkatan kerja yang tercatat sebanyak 85,5 juta orang.  Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk berkisar 40-45 persen dari tahun ke tahun.  Jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah penduduk, bahkan juga dibandingkan jumlah tenaga kerja.  Hal tersebut disebabkan oleh struktur penduduk kita menurut komposisi umur hingga saat ini masih didominasi penduduk berusia muda.
Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja.  Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pembangunan ekonomi di tanah air.  Kualitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja yang ada masih relative rendah.
3.      Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
Dari data-data ketenagakerjaan data diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran.  Konsep-konsep dimaksud adalah tingkat paertisipasi angkatan kerja  (TPAK), tingkat pengerjaan, dan tingkat pengangguran.  Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja.
TPAK = JUMLAH ANGKATAN KERJA  X 100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGERJAAN= JUMLAH PEKERJA X 100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGANGGURAN = JUMLAH PENGANGGUR X 100%
JUMLAH ANGKATAN KERJA
TINGKAT PENGERJAAN + TINGKAT PENGANGGURAN = 1
Dalam perbandingan seksual atau antarjenis kelamin, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.  Perbandingan angkanya untuk tahun 1994 adalah 72,3 banding 43,4.  Ini mencerminkan peluang tenaga kerja perempuan untuk terlibat dipasar tenaga kerja masih rendah.
Jika dengan perbandingan spasial atau daerah, TPAK di daerah pedesaan justru lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.

C.    PEKERJA DAN TINGKAT UPAH
1.      Lapangan, Status dan Jenis Pekerjaan
Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya.
Menurut hasil survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1994, proporsi pekerja perempuan yang bekerja di sektor pertanian di daerah pedesaan tidak berbeda jauh dengan pekerja laki-laki, sebaliknya di daerah perkotaan pekerjaan bertani lebih banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki.
Sektor perdagangan dan sektor industri, baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi oleh pekerja perempuan. Di lain pihak, sektor bangunan dan sektor komunikasi, baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi oleh pekerja laki-laki. Ditinjau menurut status dari pekerjaan utama yang dilakukan, hampir sepertiga angkatan kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai.
Disamping menurut  sektor dan status pekerjaan, para pekerja dapat pula dipilah-pilah menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menjalankan fungsi kepemimpinandan keetatalaksaan masih rendah. Peran kaum wanita Indonesia di pasar kerja rasanya cukup berarti. Tenaga=tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya justru lebih dominan diperankan oleh pekerja perempuan.
2.      Jam Kerja
Menilai seseorang bekerja ataukah menganggur semata-mata berdasarkan apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak, sesungguhnya kurang memadai. Pendekatan semacam itu mengabaikan kadar pemanfaatan tenaga yang bersangkutan. Seseorang bisa saja tergolong tidak menganggur karena ia bekerja atau mempunyai pekerjaan. Akan tetapi jika dalam bekerja itu tenaganya tidak termanfaatkan secara optimal, berarti ia bekerja tidak dalam kapasitas penuh, maka sesungguhnya ia setengah menganggur atau menganggur secara terselubung. Oleh karena itu, jam kerja yang dicurahkan perlu turut untuk dipertimbangkan.
Seseoerang dikatakan bekerja penuh (fully employed) apabila jumlah jam kerjanya telah mencapai setidak-tidaknya 35 jam kerja dalam seminggu. Kriteria ini menuruti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut. Berlandaskan kriteria ini, maka dari seluruh pekerja yang ada (79.200.542 orang) hanya 58,46% saja yang bekerja penuh. Pekerja-pekerja yang bekerja tidak penuh ini  kebanyakan adalah pekerja perempuan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Di daerah pedesaan jumlah jam kerja yang paling banyak dijalani para pekerja adalah antara 35 hingga 45 jam per minggu. Sedangkan di daerah perkotaan jumlah jam kerja terbanyak yang dijalani adalh antara 45 hingga 59 jam per minggu.
3.      Tingkat Upah
Upah tertinggi bagi pekerja yang berstatus karyawan atau buruh adalah di sektor pertambangan. Tingkst upah para pekerja di Indonesia, khususnya pekerja rendahan atau buruh kasar sangat rendah. Hal itu bisa diukur dengan membandingkannya terhadap kebutuhan fisik minimum.
Variasi tingkat upah tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin  di sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah.

D.    KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Secara konseptual pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama memberikan signal terhadap arah pengembangan sumber daya manusia. Pergeseran struktur ekonomi ini akan berpengaruh terhadap pergeseran stuktur tenaga kerja.
Pada saat perekonomian suatu negara based on pertanian maka pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor tersebut. Pada saat ini permintaan tenaga kerja didominasi oleh sektor tradisional dan perencanaan ekonomi juga diarahkan pada penciptaan sektor-sektor industri yang diharapkan mampu untuk menyerap hasil-hasil produksi pertanian. Yang pada gilirannya kekuatan  sektor industri yang didukung oleh kemapanan sektor pertanian akan mampu menciptakan kestabilan ekonomi suatu negara.
Berbagai kebijaksanaan telah, sedang, dan akan ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam Repelita VI, pembangunan kependudukan dalam PJPII diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dengan peningkatan kualitas penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan.
Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, penciptaan dan perluasan tenaga kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, secara konkret diharapkan pada akhir PJP II kelak angka sasaran-sasaran berikut dapat tercapai :
·         Angka harapan hidup : 70,6 tahun
·         Pertumbuhan penduduk : 0,88 persen
·         Angka kelahiran kasar : 16,1 per seribu penduduk
·         Angka pertumbuhan kasar : 7.4 per seribu penduduk
·         Pertumbuhan alamiah : 8,8 per seribu penduduk
·         Angka kematian bayi : 26 per seribu penduduk
Untuk mencapai sasaran-sasaran yang dicanangkan di atas, ditempuh berbagai kebijaksanaan dan program-program berikut:
1.      Peningkatan kualitas penduduk, melalui program perluasan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan.
2.      Pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk, melalui program keluarga berencana, perbaikan layanan kesehatan dasar.
3.      Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, melalui program transmigrasi, pemerataan pembangunan antar wilayah.
4.      Penyempurnaan sistem informasi kependudukan, melalui program pengembangan administrasi, dan penataan statistik kependudukan.
5.      Pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut.
Sebagai langkah awal bagi sasaran jangka panjang tersebut, dalam Repelita VI Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp12,89 miliar untuk program kependudukan dan Rp1,73 triliun untuk program keluarga berencana.
Dibidang ketenagakerjaan, sasaran pokok pembangunannya dalam PJP II meliputi terciptanya lapangan kerja baru dalam  jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja; mengurangi setengah pengangguran; mengurangi kesenjangan produktivitas antar sektor; serta meningkatkan pemerataan kesempatan kerja antar wilayah. Secara konkret dalam PJP II kelak diharapkan dapat diciptakan 68,6 juta tambahan kesempatan kerja untuk melayani sekitar 69 juta orang tambahan angkatan kerja baru.
Secara lebih rinci sasaran konkret bidang ketenagakerjaan dalam PJP II adalah sebagai berikut:
·         Tambahan angkatan kerja                   : 69.089.400 orang
·         Tambahan kesempatan kerja               : 68.647.500 orang
menurut status
·         Berusaha sendiri : 1925.800
·         Berusaha dengan keluarga : 545.300
·         Berusaha dengan buruh tetap : 4.199.000
·         Buruh/karyawan : 63.645.300
·         Pekerja keluarga : -1.486.900
Kebijaksanaan yang ditempuh serta program-program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran di atas meliputi:
1.      Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas. Program-programnya mencakup pengembangan produktivitas dan pembinaan lembaga produktivitas.
2.      Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja.
Program-programnya antara lain perencanaan tenaga kerja; sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu, penciptaan tenaga kerja mandiri dan professional, pemerataan kesempatan kerja antar daerah, pengindonesiaan tenaga kerja asing, peningkatan ekspor jasa tenaga kerja, dan pemasyarakatan teknologi padat karya dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur.
1.      Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, melalui program kemitraan pelatihan, pemagangan;serta perbaikan metode dan sistem informasi pelatihan.
2.      Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
Guna mencapai sasaran-sasaran jangka panjang di atas, dalam Repelita VI ini Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,073 triliun ntuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
Variabel-variabel dalam kependudukan Indonesia misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja.
Sedangkan lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya.
Dalam hal tingkat upah, variasi tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan.
Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin  di sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah.

B.     Saran
Dalam menghadapi permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia sebaiknya bukan hanya pemerintah yang ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi tetapi masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menjalankan program- program pemerintah dalam mengupayakan terjadinya jumlah penduduk yang semakin meningkat dan rendahnya lapangan pekerjaan yang menimbulkan terjadinya ketidak merataan penduduk dan banyaknya pengangguran yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia.
































DAFTAR PUSTAKA


Dumari. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta.
Wirakartakusumah,M. Djuhari.1999. Bayang- Bayang Ekonomi Klasik. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.


No comments:

Post a Comment

TINDAK TUTUR LOKUSI DALAM FILM 'TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK' DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SASTRA

  TINDAK TUTUR LOKUSI DALAM FILM 'TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK' DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SASTRA   BAB I PEND...