POLITIK NEGARA PALESTINA

POLITIK NEGARA PALESTINA

Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur ibu kota negara.

Secara de jure, Kepala negara: Yusuf yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:

·         Komite Eksekutif.

·         Kesatuan Lembaga Penerangan.

·         Lembaga Kemiliteran Palestina.

·         Pusat Riset Palestina.

·         Pusat Tata Perencanaan Palestina.

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.

Palestina adalah Negara yang telah diakui dunia sebagai Negara merdeka, namun konflik dengan Israel selalu terjadi sehingga berakibat pada kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil di Palestina.

Saat ini Palestina dipimpin oleh seorang presiden bernama Mahmoud Abbas. Dahulu Mahmoud Abbas dikenal sebagai presiden yang sedikit lunak dengan kebijakan-kebijakan Israel namun kini dia sering bereaksi keras mengenai kebijakan yang diterapkan Israel dan sekutunya. Misalnya dalam hal pemukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat yang notabene adalah wilayah Palestina.

Sebenarnya banyak Negara yang mengecam mengenai pembangunan pemukiman ditepi barat bahkan  Jerman membatalkan pertemuan tingkat tinggi dengan ‘Israel’ yang dijadwalkan berlangsung di Baitul Maqdis tanggal 10 Maret 2017 mendatang. Haaretz menyebutkan, salah satu penyebab pembatalan tersebut adalah Berlin tidak menyetujui keputusan yang diambil Knesset terkait permukiman ilegal Yahudi. Pemerintah Jerman dalam hal ini akan mengecam baik secara terang-terangan maupun diplomatis sebagai bentuk penolakan terhadap UU tersebut. Demikian kata salah seorang pejabat tinggi Jerman sebagaimana dikutip Haaretz.

Kekejaman Israel membuat warga palestina berontak, baru-baru ini Hamas yang merupakan organisasi terbesar di Palestina menyerukan gerakan intifadah.

Juru bicara resmi gerakan Hamas, Fauzi Ibrahim menyebutkani bahwa aksi intifadah di Tel Aviv pada Kamis (9/2/2017), merupakan bentuk perlawanan terhadap Israel yang telah mamasung hak-hak rakyat Palestina.

Jubir Hamas menegaskan, bahwa operasi perlawanan (Intifadah) oleh Abu Mazin an-Nablulsi menunjukkan bahwa rakyat Palestina tidak bisa tinggal diam melihat kebiadaban Israel. “Kami akan mengerahkan segala upaya untuk melawan penjajahan di al-Quds dan Palestina,” ungkapnya.

“Israel akan menerima akibat dan hasilnya jika Israel masih bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat sipil Palestina. Hamas menyerukan kepada rakyat Palestina di Tepi Barat untuk bersabar dan tetap bersiap-siaga menghadapi perlawanan Israel. Operasi Intifadah terhadap warga Israel akan terus berlanjut akibat keijakan politik PM Netanyahu yang semakin merugikan rakyat Palestina”, tambahnya.

Begitulah kondisi politik di Palestina, Negara muslim dengan konflik yang belum bisa terselesaikan.